Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang kerap disebut sebagai bantuan gaji, merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang diluncurkan oleh pemerintah untuk memberikan dukungan finansial kepada pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria tertentu. Tujuan utama dari program ini selalu konsisten: menjaga daya beli masyarakat pekerja di tengah gejolak ekonomi, baik yang disebabkan oleh krisis kesehatan maupun faktor-faktor lain yang memengaruhi stabilitas pendapatan. Skema BSU bersifat spesifik, terukur, dan target utamanya adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan memiliki batasan gaji tertentu.
Pertanyaan mendasar yang sering muncul dari para pekerja adalah, "Berapa kali saya dapat menerima BSU?" Jawaban atas pertanyaan ini tidak tunggal, melainkan sangat bergantung pada desain dan implementasi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pada setiap periode peluncurannya. BSU bukanlah tunjangan tahunan yang otomatis melekat, melainkan sebuah intervensi yang diluncurkan berdasarkan kebutuhan spesifik dan kondisi ekonomi yang sedang berjalan. Oleh karena itu, penerimaan BSU bersifat sementara dan periodik, bukan permanen.
Ilustrasi Kebijakan Subsidi Gaji yang Diverifikasi
Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, kita perlu membedakan antara skema BSU yang berbeda. Setiap kali pemerintah meluncurkan BSU, itu dianggap sebagai Kebijakan Baru atau Periode Baru, meskipun memiliki nama yang sama. Ini berarti bahwa proses pendaftaran, validasi data, dan penyaluran dimulai dari awal, dan seorang penerima yang lolos pada periode sebelumnya tidak secara otomatis terjamin lolos pada periode kebijakan berikutnya. Penentuan kelayakan selalu dilihat berdasarkan data terkini saat kebijakan baru tersebut diresmikan.
Kunci untuk menjawab frekuensi penerimaan terletak pada sifat BSU itu sendiri. BSU dirancang sebagai program bantuan sosial yang bersifat kontingensi—bergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Ini berbeda dengan program jaminan sosial reguler seperti Jaminan Hari Tua (JHT) atau Jaminan Pensiun.
Secara umum, dalam satu masa atau periode kebijakan BSU yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) atau lembaga terkait lainnya, pekerja yang lolos verifikasi hanya akan menerima dana BSU sebanyak satu kali per periode tersebut. Dana yang diberikan biasanya dalam jumlah total yang disepakati untuk periode tertentu, misalnya sejumlah dana X untuk masa bantuan selama Y bulan, yang dibayarkan secara sekaligus atau dalam beberapa tahapan pembayaran di dalam periode kebijakan yang sama.
Seorang pekerja dapat menerima BSU lebih dari satu kali (misalnya, dua kali, tiga kali, atau lebih) hanya jika pemerintah meluncurkan Kebijakan BSU yang berbeda di waktu yang berbeda pula. Setiap kebijakan baru memiliki dasar hukum, anggaran, dan tanggal cut-off data kepesertaan yang berbeda.
Artinya, jika pada periode kebijakan A, Anda memenuhi syarat dan menerima BSU, dan kemudian beberapa waktu kemudian pemerintah meluncurkan kebijakan BSU periode B dengan syarat yang sedikit berbeda, dan Anda kembali memenuhi syarat, maka Anda berhak menerima BSU pada periode B tersebut. Dengan demikian, Anda sudah menerima BSU sebanyak dua kali. Ini menegaskan bahwa status kepenerimaan tidak diwariskan dari periode ke periode, melainkan harus diverifikasi ulang setiap kali ada kebijakan baru.
Setiap kebijakan BSU baru memiliki tanggal cut-off data. Tanggal ini digunakan untuk menentukan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, status gaji, dan status kepemilikan rekening. Jika pada tanggal cut-off kebijakan periode pertama Anda aktif dan memenuhi syarat, Anda lolos. Jika pada tanggal cut-off kebijakan periode kedua (yang mungkin berbulan-bulan setelah yang pertama) status Anda berubah (misalnya, gaji Anda naik melebihi batas, atau status kepesertaan BPJS Anda non-aktif), maka Anda tidak akan lolos pada periode kedua tersebut, meskipun Anda lolos pada periode pertama. Perbedaan waktu ini adalah alasan utama mengapa pekerja memiliki frekuensi penerimaan yang berbeda-beda.
Untuk dapat menerima BSU, seseorang harus memenuhi serangkaian kriteria yang ketat. Pemahaman mendalam terhadap kriteria ini sangat penting, karena perubahan kecil pada status pekerja dapat mengakibatkan perubahan status kelayakan pada kebijakan BSU berikutnya. Inilah yang secara langsung memengaruhi jawaban atas pertanyaan "berapa kali dapat BSU".
Salah satu syarat utama yang tidak pernah berubah adalah status kepesertaan aktif di BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Penerima BSU harus terdaftar dan secara rutin iurannya dibayarkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Kebijakan ini menegaskan bahwa BSU adalah stimulus bagi pekerja formal. Jika pada periode kebijakan BSU tertentu perusahaan Anda terlambat membayar iuran, atau jika status kepesertaan Anda sedang dalam proses pengakhiran hubungan kerja (PHK) dan belum tercatat aktif, maka Anda tidak akan lolos pada periode tersebut. Di sisi lain, jika pada kebijakan BSU berikutnya (beberapa bulan kemudian), status kepesertaan Anda sudah aktif kembali, Anda berpotensi lolos. Ini adalah contoh konkret bagaimana frekuensi penerimaan bergantung pada dinamika status kepesertaan.
Setiap kebijakan BSU menentukan batas waktu perekaman data di BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya, Kebijakan A mensyaratkan data kepesertaan aktif hingga tanggal 30 Juni, sementara Kebijakan B mensyaratkan data aktif hingga 30 September. Seorang pekerja yang baru bergabung pada 1 Agustus mungkin tidak lolos pada Kebijakan A, namun lolos pada Kebijakan B. Dengan demikian, ia hanya menerima BSU sebanyak satu kali, sementara rekannya yang sudah bergabung sejak Januari bisa saja menerima BSU sebanyak dua kali (A dan B), asalkan memenuhi syarat gaji.
Batas maksimum upah yang disyaratkan untuk penerima BSU sering kali disesuaikan oleh pemerintah berdasarkan kondisi ekonomi makro. Misalnya, pada periode awal peluncuran BSU, batas gaji mungkin ditetapkan pada angka Rp 5.000.000,00 per bulan. Namun, pada periode kebijakan lanjutan, batas tersebut bisa saja dinaikkan atau diturunkan. Seseorang yang gajinya Rp 5.500.000,00 mungkin tidak lolos pada periode awal, tetapi lolos pada periode lanjutan jika batas gaji dinaikkan. Ini menunjukkan bahwa kriteria gaji yang dinamis adalah penentu utama frekuensi penerimaan.
Definisi 'gaji' yang digunakan untuk BSU adalah gaji yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Ini biasanya mencakup upah pokok dan tunjangan tetap. Apabila gaji pokok pekerja berada di bawah batas, namun laporan total upahnya ke BPJS Ketenagakerjaan ternyata melebihi batas, maka ia akan gugur. Jika pada periode BSU berikutnya gaji di perusahaan tersebut turun atau laporan upah ke BPJS diperbaiki, pekerja tersebut bisa lolos kembali. Fluktuasi ini menambah kompleksitas dalam menghitung frekuensi BSU yang diterima.
BSU secara konsisten menargetkan pekerja sektor swasta dan honorer non-pemerintah. Mereka yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) secara otomatis dikecualikan. Pengecualian ini bersifat mutlak. Jika seseorang beralih status dari pekerja swasta (penerima BSU periode A) menjadi ASN (pada saat kebijakan BSU periode B diluncurkan), maka ia hanya akan tercatat menerima BSU sebanyak satu kali (periode A saja). Status ini harus diperiksa ulang pada setiap periode kebijakan baru diluncurkan.
Sering kali, BSU disyaratkan tidak tumpang tindih dengan program bantuan sosial atau stimulus pemerintah lainnya yang sejenis. Misalnya, jika pada satu periode kebijakan BSU, pekerja tersebut terdaftar sebagai penerima Kartu Prakerja atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), ia mungkin akan didiskualifikasi dari penerimaan BSU. Namun, kebijakan ini juga bersifat periodik. Jika pada periode BSU berikutnya pekerja tersebut sudah tidak lagi menerima bantuan lain, ia kembali berhak menerima BSU. Jadi, penerimaan BSU sangat bergantung pada status penerimaan bantuan lain pada saat proses verifikasi data BSU dilakukan.
Untuk memperjelas jawaban mengenai "berapa kali dapat BSU", mari kita telaah berbagai skenario berdasarkan kebijakan BSU yang telah diluncurkan oleh pemerintah pada masa-masa yang berbeda:
Seorang pekerja bernama Rina lolos verifikasi dan menerima BSU pada Periode Kebijakan A. Saat pemerintah meluncurkan Periode Kebijakan B (dengan jeda waktu beberapa bulan), status Rina telah berubah, di mana gajinya naik dan kini melebihi batas maksimum upah yang ditetapkan untuk Kebijakan B. Walaupun Rina adalah penerima BSU pada Kebijakan A, ia tidak lolos pada Kebijakan B karena kriteria gaji tidak terpenuhi. Rina hanya tercatat menerima BSU sebanyak satu kali.
Seorang pekerja bernama Budi memiliki gaji yang konsisten di bawah batas upah minimum BSU. Budi terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada saat Periode Kebijakan C diluncurkan. Budi lolos dan menerima BSU pertama. Beberapa waktu kemudian, pemerintah meluncurkan Periode Kebijakan D dengan syarat yang sama. Karena status gaji, kepesertaan, dan kriteria lainnya (non-ASN, tidak menerima bansos lain) tetap stabil dan memenuhi syarat, Budi lolos kembali. Budi tercatat menerima BSU sebanyak dua kali.
Seorang pekerja bernama Candra terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, namun upah yang dilaporkan oleh perusahaannya selalu melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam semua periode kebijakan BSU (A, B, C, D, dan seterusnya). Meskipun Candra adalah pekerja formal yang aktif, ia tidak pernah memenuhi kriteria gaji. Candra tercatat menerima BSU sebanyak nol kali. Demikian pula jika status kepesertaan Candra ternyata pernah non-aktif atau jika ia selalu tercatat menerima program bantuan lain.
Dari skenario-skenario di atas, jelas bahwa jawaban atas "berapa kali dapat BSU" adalah sejumlah kebijakan BSU yang diluncurkan dan disahkan oleh pemerintah di mana pekerja tersebut memenuhi semua syarat yang berlaku pada tanggal cut-off masing-masing kebijakan.
Setiap kebijakan BSU membutuhkan proses validasi yang berlapis. Proses ini memastikan bahwa dana bantuan hanya disalurkan kepada target yang tepat pada periode waktu yang spesifik. Tiga lembaga utama yang terlibat dalam proses ini harus melakukan sinkronisasi data ulang setiap kali kebijakan baru diluncurkan:
BPJS Ketenagakerjaan bertugas menyerahkan daftar calon penerima (data nominatif) kepada Kemenaker. Daftar ini disaring berdasarkan kriteria kepesertaan aktif dan batas upah sesuai tanggal cut-off yang ditentukan. Setiap periode BSU, BPJS Ketenagakerjaan harus menyeleksi ulang seluruh database anggotanya, bukan hanya mengacu pada daftar penerima periode sebelumnya. Pekerja yang datanya bermasalah (misalnya, rekening bank yang tidak valid, NIK ganda, atau ketidaksesuaian data kependudukan) akan gugur di tahap ini, bahkan jika mereka pernah lolos pada periode sebelumnya.
Kemenaker menerima data nominatif dari BPJS Ketenagakerjaan dan melakukan verifikasi berlapis tambahan. Verifikasi ini mencakup:
Jika pada periode BSU sebelumnya data pekerja lolos di semua tahap ini, namun pada periode BSU terbaru ternyata pekerja tersebut terdeteksi menerima bantuan lain (misalnya, subsidi listrik rumah tangga yang disamakan dengan bansos, tergantung kebijakan pada saat itu), maka statusnya akan berubah menjadi tidak lolos. Perubahan status ini adalah hal yang wajar dan menjadi alasan utama mengapa frekuensi penerimaan berbeda-beda antar individu.
Data final penerima yang telah disahkan oleh Kemenaker kemudian disalurkan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Adanya kebijakan rekening kolektif atau pembukaan rekening baru (Burekol) jika pekerja belum memiliki rekening Himbara juga menjadi proses yang diulang pada setiap kebijakan baru. Masalah teknis pada Burekol di satu periode bisa saja teratasi di periode berikutnya, sehingga pekerja yang sebelumnya gagal karena masalah rekening, bisa loluk dan menerima BSU pada kebijakan lanjutan. Ini menambah satu lagi dimensi mengapa frekuensi penerimaan bervariasi.
Bagian ini menjawab secara detail berbagai pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan frekuensi penerimaan BSU, menggarisbawahi sifat periodik dari kebijakan ini.
Jawab: Tidak, status penerima BSU pada periode kebijakan sebelumnya tidak menjamin otomatisasi penerimaan pada periode kebijakan yang baru. Setiap kebijakan BSU memiliki tanggal cut-off data dan persyaratan yang harus dipenuhi ulang. Jika pada periode baru Anda sudah tidak memenuhi salah satu syarat (misalnya, gaji Anda naik melebihi batas, atau Anda pindah menjadi ASN/TNI/Polri), maka Anda tidak berhak menerima lagi. Verifikasi data selalu dilakukan dari awal untuk memastikan ketepatan sasaran sesuai dengan kondisi terkini.
Jawab: Ya, peluang Anda untuk menerima BSU pada kebijakan berikutnya tetap terbuka lebar. Kegagalan pada kebijakan pertama mungkin disebabkan oleh masalah temporer, seperti rekening yang tidak valid, keterlambatan pembayaran iuran BPJS oleh perusahaan, atau adanya tumpang tindih bansos. Jika masalah-masalah tersebut telah teratasi dan pada saat kebijakan BSU baru diluncurkan Anda memenuhi semua kriteria (termasuk gaji di bawah batas dan status aktif BPJS), maka Anda berhak lolos verifikasi dan menerima BSU pada kebijakan tersebut.
Jawab: Jika pada periode BSU pertama gaji Anda berada di atas batas yang disyaratkan (misalnya, Rp 6 juta), sehingga Anda tidak lolos. Kemudian, pada periode BSU kedua, gaji Anda turun menjadi Rp 4 juta (di bawah batas yang disyaratkan), maka Anda berpotensi besar untuk lolos pada periode BSU kedua tersebut, asalkan kriteria lain terpenuhi. Penentuan kelayakan BSU selalu didasarkan pada data upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan pada bulan sebelum tanggal cut-off kebijakan BSU yang baru.
Jawab: BSU adalah bantuan yang dihitung dan diberikan per individu pekerja yang memenuhi syarat. Berbeda dengan beberapa bantuan sosial lain yang menggunakan basis Kartu Keluarga (KK), BSU murni terikat pada NIK, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan laporan upah individu. Oleh karena itu, dalam satu KK, dimungkinkan ada dua atau lebih anggota keluarga yang menerima BSU, asalkan masing-masing memenuhi syarat sebagai pekerja formal.
Jawab: Perbedaan jumlah gelombang penyaluran (tahapan transfer dana) dalam satu periode kebijakan BSU adalah hal yang umum. Hal ini biasanya terkait dengan proses administrasi dan verifikasi yang dilakukan secara bertahap. Data penerima akan diserahkan Kemenaker kepada bank penyalur dalam beberapa termin. Selama Anda terdaftar dalam kebijakan BSU periode tersebut, perbedaan termin penyaluran tidak memengaruhi total frekuensi penerimaan Anda, karena BSU tetap dihitung satu kali untuk kebijakan tersebut.
Jawab: Tidak otomatis. Anda harus memastikan bahwa masalah rekening telah diperbaiki atau diperbarui di data BPJS Ketenagakerjaan Anda. Jika BSU periode baru diluncurkan dan data Anda sudah bersih (rekening valid, kriteria gaji lolos, dll.), maka Anda berpotensi lolos. Kegagalan pencairan di masa lalu adalah masalah teknis yang tidak memengaruhi kelayakan fundamental Anda pada kebijakan BSU berikutnya.
Jawab: Pemerintah tidak pernah menjanjikan BSU sebagai program bantuan tahunan yang rutin. BSU diluncurkan sebagai respon terhadap kondisi ekonomi tertentu (seperti inflasi tinggi, pandemi, atau tekanan ekonomi lainnya). Keputusan untuk meluncurkan BSU dan menentukan berapa kali BSU akan diberikan sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah berdasarkan kebutuhan anggaran dan kondisi stabilitas ekonomi nasional. Pekerja tidak boleh berasumsi bahwa BSU akan selalu ada setiap tahun.
Jawab: Kemungkinan besar tidak lolos pada Periode B. Syarat utama adalah status kepesertaan aktif pada BPJS Ketenagakerjaan, yang berarti perusahaan masih membayarkan iuran Anda. Jika Anda sudah PHK dan iuran tidak dibayarkan lagi, status kepesertaan BSU Anda akan dianggap non-aktif atau dalam masa tenggang yang tidak memenuhi syarat cut-off, sehingga frekuensi penerimaan Anda hanya berhenti pada periode A.
Jawab: Ya. Perbedaan nominal (Rp 1 Juta vs. Rp 600 Ribu, atau angka lain yang berbeda) sering kali mengindikasikan bahwa BSU tersebut berasal dari dua kebijakan yang berbeda (anggaran yang berbeda, dasar hukum yang berbeda, dan rentang waktu yang berbeda). Jika Anda menerima kedua transfer tersebut pada rentang waktu yang jauh terpisah dan dengan nominal yang berbeda, maka Anda telah menerima BSU sebanyak dua kali.
Jawab: Lamanya proses sinkronisasi disebabkan oleh perlunya memastikan akurasi data dan menghindari tumpang tindih. Setiap periode BSU, data dari BPJS Ketenagakerjaan harus dicocokkan dengan data NIK Dukcapil, data ASN/TNI/POLRI, dan data penerima program bansos lainnya di berbagai kementerian. Proses ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan bahwa setiap transfer dana hanya dihitung satu kali per periode kebijakan, sehingga mencegah penyaluran ganda yang ilegal.
Jawab: Ya, pekerja alih daya (outsourcing) berhak menerima BSU selama mereka memenuhi semua kriteria dan terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah batas. Sama seperti pekerja permanen, frekuensi penerimaan mereka ditentukan oleh berapa kali kebijakan BSU diluncurkan dan berapa kali mereka lolos verifikasi pada tanggal cut-off masing-masing kebijakan tersebut.
Jawab: Sampai saat ini, kebijakan BSU yang diluncurkan tidak pernah menetapkan batasan maksimal penerimaan seumur hidup. Batasan yang berlaku adalah batasan per kebijakan. Selama pemerintah meluncurkan kebijakan BSU baru, dan selama Anda memenuhi syarat di setiap kebijakan tersebut, Anda berhak menerima BSU pada setiap kebijakan baru itu. Jadi, jika pemerintah meluncurkan lima kebijakan BSU terpisah, dan Anda memenuhi syarat di kelimanya, Anda dapat menerima BSU sebanyak lima kali.
Jawab: Secara prinsip, jika Kebijakan A dan Kebijakan B adalah kebijakan yang berbeda dan terpisah, dan Anda memenuhi syarat untuk keduanya, Anda berhak menerima BSU dari kedua kebijakan tersebut (yaitu, dua kali penerimaan). Namun, jika pencairan periode A masih tertunda, seringkali sistem Kemenaker akan memprioritaskan penyelesaian masalah pencairan A sebelum memproses kelayakan Anda untuk periode B. Pastikan status Anda di kedua periode tersebut sudah terverifikasi final sebagai penerima.
Jawab: Tidak, frekuensi BSU tidak direset karena kepindahahan perusahaan. Yang dilihat adalah NIK, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang berkelanjutan, dan laporan gaji. Selama kepindahan perusahaan tidak menyebabkan putusnya status kepesertaan BPJS dan gaji baru Anda tetap berada di bawah batas, status kelayakan Anda untuk kebijakan BSU baru tidak terpengaruh.
Jawab: Umumnya, proses pendaftaran BSU adalah otomatis. Pekerja tidak perlu mendaftar mandiri. BPJS Ketenagakerjaan secara otomatis menyerahkan data nominatif yang memenuhi syarat kepada Kemenaker. Namun, pekerja wajib proaktif memastikan bahwa data mereka (terutama nomor rekening bank dan nomor telepon) telah terverifikasi dan diperbarui di data BPJS Ketenagakerjaan agar proses verifikasi pada kebijakan BSU baru berjalan lancar.
Jawab: Sistem verifikasi berlapis dirancang untuk mencegah penerimaan ganda (lebih dari sekali dalam satu kebijakan BSU). Jika terjadi kesalahan teknis dan penerima menerima dua kali transfer dalam periode kebijakan yang sama (misalnya, dua transfer pada BSU Periode A), Kemenaker biasanya akan meminta penerima untuk mengembalikan dana yang diterima secara berlebihan tersebut, karena hal itu dikategorikan sebagai kelebihan pembayaran (overpayment) dari anggaran negara.
Jawab: Anda harus secara aktif memastikan empat hal: (1) Status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda selalu aktif dan iuran rutin dibayarkan, (2) Gaji yang dilaporkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan berada di bawah batas maksimum BSU, (3) Data NIK dan rekening bank Anda sudah valid dan sesuai dengan data kependudukan, serta (4) Anda tidak terdaftar sebagai penerima bansos lain (sesuai kriteria kebijakan terbaru).
Jawab: Penggunaan rekening Himbara (Bank Milik Negara) adalah untuk efisiensi penyaluran dana dalam jumlah besar dari kas negara. Meskipun Anda mungkin tidak memiliki rekening Himbara, ini tidak membatasi frekuensi penerimaan Anda secara permanen. Jika Anda lolos kriteria utama, Kemenaker akan membuatkan rekening kolektif (Burekol) baru untuk Anda pada setiap kebijakan BSU yang baru. Kegagalan Burekol hanya membatasi penerimaan pada periode itu saja, bukan pada periode selanjutnya.
Jawab: Tidak selalu. Nominal BSU ditentukan oleh kebijakan pemerintah saat itu, tergantung pada ketersediaan anggaran dan durasi bantuan yang ditargetkan. Karena nominalnya bisa berbeda (misalnya Rp 1 juta di Kebijakan A dan Rp 600 ribu di Kebijakan B), ini semakin memperkuat fakta bahwa setiap penyaluran berasal dari kebijakan yang terpisah dan dihitung sebagai frekuensi penerimaan yang berbeda.
Jawab: Data yang digunakan Kemenaker adalah data upah yang dilaporkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jika data tersebut di atas batas, Anda akan gugur, terlepas dari upah sebenarnya. Jika ini terjadi, Anda harus segera berkoordinasi dengan bagian HRD perusahaan untuk mengoreksi laporan upah di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga Anda memiliki peluang untuk lolos pada kebijakan BSU berikutnya, menambah frekuensi penerimaan Anda.
Menjawab pertanyaan sentral: Berapa kali dapat BSU? Jawabannya adalah, penerimaan BSU tidak terbatas pada satu kali seumur hidup, melainkan tergantung pada jumlah periode kebijakan BSU yang berbeda yang diluncurkan oleh pemerintah, di mana Anda memenuhi semua kriteria pada saat verifikasi masing-masing periode tersebut.
Setiap peluncuran BSU dianggap sebagai episode kebijakan yang mandiri. Ini berarti bahwa seorang pekerja memiliki potensi untuk menerima BSU berulang kali, yaitu:
Kunci utama untuk memaksimalkan frekuensi penerimaan BSU adalah menjaga status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tetap aktif dan memastikan laporan gaji Anda tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah terbaru. Kebijakan ini menekankan bahwa BSU adalah alat bantu yang responsif terhadap situasi ekonomi, bukan hak istimewa yang bersifat permanen, sehingga verifikasi ulang adalah keniscayaan dalam setiap kebijakan yang diluncurkan.
Kriteria dan Syarat yang Selalu Dievaluasi Ulang
Pekerja disarankan untuk selalu memantau informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan setiap kali ada pengumuman mengenai kebijakan BSU baru. Pemahaman yang akurat mengenai persyaratan yang berubah-ubah adalah kunci untuk memastikan kelayakan penerimaan dan mengoptimalkan frekuensi BSU yang dapat diterima.