Isu Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) tetap menjadi tantangan kesehatan masyarakat global yang memerlukan perhatian berkelanjutan. Di Indonesia, penanganan dan pencegahan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh ini dikoordinasikan secara intensif oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Kemenkes bertanggung jawab penuh dalam merumuskan kebijakan nasional, mengadvokasi program pencegahan, serta memastikan ketersediaan layanan tes, terapi, dan dukungan bagi Orang dengan HIV (ODHA).
Filosofi dasar penanganan HIV/AIDS di Indonesia kini bergeser dari fokus tunggal pada pencegahan penularan menuju pendekatan komprehensif yang mencakup pencegahan, pengobatan, perawatan, dan dukungan (P3D). Kemenkes memimpin upaya ini dengan mengimplementasikan berbagai strategi yang disesuaikan dengan konteks sosial budaya di Indonesia. Salah satu pilar utama adalah Program Sukarela (Voluntary Counseling and Testing/VCT) yang kini telah berkembang menjadi layanan tes HIV yang lebih terintegrasi di fasilitas kesehatan. Tujuannya adalah mendeteksi infeksi sedini mungkin, sehingga penularan dapat dicegah dan pengobatan dapat segera dimulai.
Pencegahan juga difokuskan pada populasi kunci. Kemenkes secara aktif bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan akses informasi yang benar dan layanan pencegahan berbasis bukti, termasuk promosi kondom yang aman dan program pencegahan penularan dari ibu ke anak (PPIA). Program PPIA menjadi sangat krusial karena menargetkan perlindungan generasi penerus dari risiko penularan HIV. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada diagnosis dini pada ibu hamil yang positif HIV dan pemberian terapi antiretroviral (ARV) secara tepat.
Salah satu pencapaian signifikan dalam penanggulangan HIV/AIDS adalah perluasan akses terhadap obat Antiretroviral (ARV). Berdasarkan pedoman terbaru, Kemenkes mendorong inisiasi terapi ARV sesegera mungkin setelah diagnosis positif, tanpa memandang jumlah CD4. Ini sejalan dengan prinsip Undetectable = Untransmittable (U=U), di mana ODHA yang rutin mengonsumsi ARV hingga mencapai status tidak terdeteksi dalam darah tidak lagi berisiko menularkan virus kepada pasangannya. Ketersediaan dan distribusi obat ARV yang merata ke seluruh provinsi merupakan tantangan logistik yang terus diupayakan Kemenkes untuk diatasi.
Distribusi obat tidak hanya fokus pada kota besar. Upaya desentralisasi layanan, termasuk penguatan kapasitas laboratorium dan penyediaan obat di Puskesmas atau rumah sakit rujukan daerah, menjadi prioritas. Hal ini bertujuan mengurangi stigma dan hambatan geografis yang seringkali mencegah individu mengakses pengobatan secara rutin. Selain itu, dukungan psikososial dan penanganan komorbiditas, seperti Tuberkulosis (TB) yang sangat sering menyertai infeksi HIV, juga menjadi bagian integral dari layanan yang difasilitasi oleh Kemenkes.
Pengumpulan data yang akurat mengenai prevalensi, insiden, dan cakupan pengobatan adalah kunci dalam membuat keputusan kebijakan yang efektif. Kemenkes menggunakan data surveilans untuk memetakan daerah-daerah dengan konsentrasi infeksi tertinggi dan mengalokasikan sumber daya pencegahan serta pengobatan secara lebih efektif.
Namun, hambatan terbesar seringkali bukanlah masalah medis, melainkan stigma dan diskriminasi. Kemenkes secara konsisten mengadvokasikan penghapusan stigma melalui kampanye nasional dan edukasi publik yang menyoroti bahwa HIV bukanlah kutukan, melainkan penyakit kronis yang dapat dikelola dengan pengobatan. Perlindungan hak-hak ODHA juga ditekankan, memastikan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi, sesuai amanat undang-undang perlindungan HAM. Komitmen untuk mencapai target 95-95-95 PBB (95% orang dengan HIV mengetahui statusnya, 95% yang mengetahui statusnya mendapat pengobatan ARV, dan 95% yang diobati memiliki beban virus yang supresif) menjadi arah utama program nasional yang dipimpin oleh Kemenkes. Upaya kolektif seluruh elemen bangsa sangat diperlukan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari epidemi AIDS.