Visualisasi simbolis mengenai hukum dan keadilan Ilahi.
Surat Al-Maidah, yang berarti "Hidangan", merupakan salah satu surat Madaniyah yang kaya akan muatan hukum dan prinsip-prinsip kehidupan sosial umat Islam. Di antara ayat-ayat penting di dalamnya, terdapat ayat ke-50 yang sering menjadi rujukan utama dalam pembahasan fikih, terutama terkait dengan tata kelola pemerintahan dan pengambilan keputusan hukum. Ayat ini tegas menetapkan standar bahwa hukum yang berlaku haruslah bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ayat 50 Al-Maidah ini merupakan perintah langsung dari Allah kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, dan secara implisit berlaku bagi seluruh umat Islam yang memegang otoritas hukum atau menjadi penengah perselisihan. Inti dari ayat ini adalah kewajiban untuk menjadikan syariat (hukum) yang diturunkan Allah sebagai satu-satunya acuan dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini bukan sekadar anjuran moral, melainkan sebuah pondasi keimanan.
Dalam konteks historis, ayat ini turun ketika Rasulullah berhadapan dengan kaum Yahudi yang meminta agar hukum tertentu diterapkan dalam perselisihan mereka. Ketika mereka berpaling dari hukum Taurat (yang telah diubah sebagian mereka) dan menginginkan hukum lain yang lebih menguntungkan mereka, Allah memerintahkan Rasul untuk berpegang teguh pada apa yang telah diwahyukan. Penolakan terhadap hukum Allah ini adalah bentuk pembangkangan terhadap otoritas Ilahi.
Bagian kedua dari ayat tersebut memberikan peringatan keras: "dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu." Kata "keinginan mereka" (hawa) merujuk pada segala bentuk kecenderungan, preferensi pribadi, kepentingan kelompok, atau tekanan sosial yang bertentangan dengan wahyu.
Meninggalkan kebenaran yang telah diwahyukan demi mengikuti hawa nafsu atau tekanan eksternal dikategorikan sebagai tindakan berbahaya. Dalam ayat-ayat selanjutnya (ayat 51), Allah mengingatkan bahwa siapapun yang menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin atau pelindung (awliya) yang memengaruhi hukum secara sistematis, maka ia termasuk golongan yang tertipu. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi penyimpangan dari hukum Allah dalam ranah peradilan dan tata kelola umat.
Meskipun ayat ini diturunkan dalam konteks spesifik saat itu, para ulama sepakat bahwa prinsip dasarnya bersifat universal dan abadi. Ini menjadi landasan utama bagi konsep kedaulatan hukum dalam Islam (Hakimiyyah). Setiap sistem hukum, baik dalam ranah privat maupun publik, harus tunduk pada parameter yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Berhukum dengan hukum Allah menjamin keadilan yang seimbang karena Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi ciptaan-Nya. Hukum buatan manusia sering kali rentan terhadap bias, kepentingan politik, atau ketidaksempurnaan pemahaman. Sebaliknya, syariat menawarkan solusi yang utuh, adil, dan membawa maslahat (kebaikan) hakiki bagi individu maupun masyarakat.
Oleh karena itu, penegakan syariat dalam konteks modern menuntut umat Islam untuk terus mempelajari, memahami, dan mengimplementasikan hukum-hukum Ilahi ini dengan cara yang bijaksana dan kontekstual, tanpa pernah sekalipun mengorbankan prinsip kebenaran yang telah ditetapkan dalam Kitab Suci. Ayat ini adalah seruan untuk konsistensi iman yang terwujud dalam tindakan nyata berupa penegakan keadilan Ilahi.