Pernikahan adalah momen sakral yang diidam-idamkan banyak pasangan. Dalam prosesnya, berbagai persyaratan administratif perlu dipenuhi agar pernikahan tercatat secara sah di mata hukum. Salah satu dokumen yang seringkali ditanyakan dan menjadi perhatian adalah akta kelahiran. Pertanyaan yang sering muncul adalah, bisakah menikah tanpa akta kelahiran? Mari kita telaah lebih dalam mengenai aturan dan solusi terkait hal ini.
Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang membuktikan identitas seseorang, termasuk nama, tempat dan tanggal lahir, serta orang tua. Dalam konteks pernikahan, akta kelahiran berfungsi sebagai salah satu alat verifikasi data calon mempelai. Petugas pencatat nikah membutuhkan akta kelahiran untuk memastikan keabsahan identitas dan usia calon pengantin.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, pencatatan perkawinan adalah syarat mutlak agar perkawinan dianggap sah secara hukum. Untuk melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi yang beragama selain Islam, dibutuhkan sejumlah dokumen. Akta kelahiran menjadi salah satu dokumen yang umumnya diminta.
Namun, bagaimana jika seseorang tidak memiliki akta kelahiran atau akta kelahirannya hilang? Apakah ini berarti mereka tidak bisa menikah? Jawabannya tidak sesederhana itu. Dalam praktik dan regulasi yang berlaku, ada beberapa kondisi dan solusi yang memungkinkan seseorang untuk tetap melangsungkan pernikahan meskipun tidak dapat menunjukkan akta kelahiran secara langsung:
Dalam beberapa kasus, jika akta kelahiran belum diterbitkan atau hilang, calon mempelai bisa melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang (misalnya, rumah sakit atau bidan yang membantu persalinan) yang menyatakan tanggal dan tempat kelahiran. Alternatif lain adalah akta pengakuan anak, yang bisa diajukan jika identitas ayah telah jelas. Dokumen-dokumen ini dapat menjadi pengganti sementara akta kelahiran setelah melalui proses verifikasi yang ketat.
Secara hukum, usia minimal untuk menikah di Indonesia adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia tersebut, mereka harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama (bagi yang beragama Islam) atau pengadilan negeri (bagi yang beragama selain Islam). Dalam proses pengajuan dispensasi ini, dokumen pendukung seperti akta kelahiran atau surat keterangan lahir sangat penting. Namun, jika akta kelahiran bermasalah, pengadilan mungkin akan mencari bukti lain untuk memverifikasi usia, seperti rapor sekolah, kartu keluarga, atau keterangan dari tokoh masyarakat.
Solusi paling ideal adalah mengurus penerbitan akta kelahiran susulan. Proses ini dapat dilakukan di Disdukcapil tempat pelapor atau di kedutaan besar jika berada di luar negeri. Meskipun memerlukan waktu, mengurus akta kelahiran susulan akan memberikan kepastian hukum jangka panjang bagi individu dan anak-anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut. Syarat-syarat untuk akta kelahiran susulan biasanya meliputi surat keterangan lahir dari bidan/dokter/rumah sakit, KTP, Kartu Keluarga, serta keterangan dari dua orang saksi yang mengetahui kelahiran.
Dalam situasi tertentu, kantor urusan agama atau dinas kependudukan dan pencatatan sipil mungkin menerima surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang menerangkan identitas lengkap calon mempelai, termasuk tanggal lahirnya, jika akta kelahiran memang tidak dapat ditemukan. Surat ini biasanya dikeluarkan setelah proses verifikasi dan konfirmasi data di tingkat kelurahan/desa.
Jika Anda menghadapi kendala terkait akta kelahiran dalam persiapan pernikahan, langkah pertama yang disarankan adalah:
Pernikahan yang sah adalah impian setiap pasangan. Dengan memahami aturan dan proaktif mencari solusi, kendala administrasi seperti ketiadaan akta kelahiran seharusnya tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia dan terjamin secara hukum.
Konsultasi dengan Petugas KUA/Disdukcapil