Dalam studi hukum keluarga Islam, konsep 'Idah' memegang peranan sentral. Idah, atau masa tunggu, adalah periode waktu yang harus dipatuhi oleh seorang wanita Muslimah setelah perceraian atau kematian suaminya sebelum ia diperbolehkan untuk menikah lagi. Ketentuan mengenai masa ini dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, dan salah satu ayat yang sering menjadi rujukan penting, terutama dalam konteks batasan dan implikasi hukum, adalah Idah Ayat 48 (merujuk pada konteks surat An-Nisa ayat 48, yang membahas perbedaan antara hak untuk memberi syafa’at dan batasan hak Allah).
Meskipun ayat 48 dari Surah An-Nisa secara eksplisit lebih banyak membahas tentang kesyirikan (syirik) dan pengampunan dosa secara umum, dalam diskursus fikih kontemporer mengenai persoalan yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan perceraian—termasuk idah—Ayat-ayat sekitarnya seringkali dibahas bersamaan untuk mendapatkan pemahaman kontekstual yang utuh mengenai otoritas hukum dan batas-batas syariat. Ayat-ayat yang mengatur idah secara langsung (seperti An-Nisa ayat 35 dan Al-Baqarah ayat 228) menjadi landasan utama, namun pemahaman terhadap ayat-ayat yang lebih luas mengenai keadilan dan ketentuan ilahi sangat penting.
Idah memiliki tujuan ganda: pertama, untuk memastikan bahwa rahim seorang wanita bersih dari benih laki-laki sebelumnya, mencegah pencampuran nasab. Kedua, sebagai masa bertenang, refleksi, dan kesempatan rujuk bagi pasangan yang bercerai talak raj’i (talak pertama atau kedua). Dalam konteks Idah Ayat 48 (jika kita merujuk pada konteks umum Al-Qur'an yang membahas hukum), penekanannya adalah pada kedaulatan hukum Allah, di mana batasan-batasan yang ditetapkan, termasuk durasi idah, harus dipatuhi sepenuhnya sebagai bentuk ketaatan.
Jika seorang wanita diceraikan, durasi idahnya bervariasi. Bagi wanita yang masih haid, idahnya adalah tiga kali suci. Bagi yang tidak haid karena usia atau sebab lain, idahnya adalah tiga bulan. Sementara bagi wanita hamil, idahnya berakhir ketika ia melahirkan. Ketentuan-ketentuan ini adalah bagian integral dari sistem hukum keluarga yang dirancang untuk menjaga kemaslahatan semua pihak.
Pemahaman yang benar mengenai aturan idah sangat vital untuk menghindari pernikahan yang batal atau haram. Selama masa idah, seorang wanita memiliki hak dan kewajiban tertentu. Misalnya, dalam talak raj'i, suami masih wajib menafkahi istri yang sedang dalam masa idah, dan keduanya masih terikat dalam hukum pernikahan sehingga rujuk dapat dilakukan tanpa akad baru.
Namun, jika perceraian adalah talak ba’in (talak tiga atau talak satu/dua yang sudah habis masa idahnya tanpa rujuk), maka wanita tersebut sepenuhnya bebas untuk menikah dengan pria lain setelah masa idahnya berakhir. Ketelitian dalam menghitung masa Idah Ayat 48 dan ayat-ayat terkait sangat diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran syariat yang serius, terutama berkaitan dengan penetapan garis keturunan.
Dalam era modern ini, di mana prosedur perceraian bisa menjadi rumit, konsultasi dengan ahli fikih atau pengadilan agama menjadi sangat penting untuk menentukan secara pasti kapan masa idah dimulai dan kapan berakhir. Ketentuan ini bukan sekadar tradisi, melainkan hukum yang mengikat yang mengatur tatanan sosial dan keluarga.
Kesimpulannya, meskipun Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas mengenai idah, pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat yang mengatur batasan hukum (seperti konteks umum yang sering dibahas bersama Idah Ayat 48 mengenai ketaatan pada hukum Allah) memperkuat pentingnya mematuhi masa tunggu ini demi keadilan dan kejelasan status hukum seorang Muslimah pasca-perpisahan. Pelaksanaan idah yang benar adalah cerminan dari integritas dan kepatuhan seorang Muslimah terhadap syariat.
Mempelajari ayat-ayat ini secara mendalam memberikan ketenangan bahwa setiap peraturan dalam Islam memiliki hikmah dan tujuan yang mendasari, yaitu menjaga kehormatan, nasab, dan keharmonisan rumah tangga, bahkan setelah perpisahan terjadi.