Surat Al-Maidah, surat kelima dalam Al-Qur'an, mengandung banyak ajaran fundamental mengenai hukum, etika, dan hubungan sosial umat Islam. Salah satu ayat yang sering menjadi sorotan karena ketegasannya dalam menetapkan batasan dan konsekuensi hukum adalah **Surat Al-Maidah ayat 38**. Ayat ini secara eksplisit membahas hukuman bagi pelaku pencurian, menekankan pentingnya penerapan hukum Islam tanpa pandang bulu demi menjaga ketertiban masyarakat.
"Adapun orang laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan mereka berdua, (sebagai) suatu hukuman yang ditetapkan Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
Ayat ini turun dalam konteks di mana hukum pidana harus ditegakkan secara adil. Dalam tradisi hukum Islam (syariat), penetapan hukuman potong tangan bagi pencuri memiliki tujuan utama, yaitu sebagai efek jera (deterrent effect) bagi pelaku dan masyarakat luas, serta sebagai pemulihan hak moral masyarakat terhadap harta benda yang dicuri. Penting untuk dipahami bahwa penerapan hukuman ini memiliki syarat-syarat yang sangat ketat yang harus dipenuhi sebelum keputusan eksekusi dapat dilaksanakan.
Para ulama tafsir menjelaskan bahwa hukuman potong tangan ini tidak berlaku untuk setiap pengambilan harta secara diam-diam. Ada ambang batas minimum (nishab) harta yang dicuri, harus dilakukan dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan harta tersebut haruslah milik orang lain yang terjaga (bukan harta curian itu sendiri). Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka hukuman tersebut tidak dapat diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Maidah 38 adalah teks hukum yang membutuhkan interpretasi mendalam dan penerapan yang bijaksana, sesuai dengan sifat Allah SWT yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Ketegasan dalam Al-Maidah ayat 38 menunjukkan komitmen Islam terhadap perlindungan hak milik. Ketika harta benda individu dan komunal aman dari gangguan pencurian, masyarakat akan lebih mudah berkembang dalam aspek ekonomi dan sosial. Kehilangan anggota badan (tangan) adalah hukuman fisik yang berat, namun tujuannya bukan semata-mata balas dendam, melainkan pencegahan kerusakan sosial yang lebih besar.
Sifat "Aziz" (Maha Perkasa) Allah menegaskan bahwa hukum-Nya tidak dapat ditawar atau dilemahkan oleh kepentingan duniawi. Sementara sifat "Hakim" (Maha Bijaksana) menjamin bahwa di balik setiap ketetapan hukum tersebut terdapat hikmah yang mengarah pada kemaslahatan umat. Keadilan yang ditegakkan haruslah sempurna dan tidak memihak siapapun, terlepas dari status sosial, kekayaan, atau kedudukan.
Dalam konteks modern, pembahasan mengenai ayat ini seringkali memicu diskusi tentang relevansi hukuman fisik. Namun, bagi mereka yang meyakini syariat Islam, ayat ini tetap menjadi landasan utama dalam tata kelola peradilan pidana. Diskusi etis mengenai penerapan hukum harus selalu kembali kepada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama yang memahami batasan ketat dari ayat ini. Penegakan hukum yang benar adalah cerminan dari ketundukan total kepada kehendak Ilahi.
Meski ayat ini menetapkan hukuman duniawi yang tegas, ajaran Islam selalu membuka pintu taubat. Jika seorang pencuri menyesali perbuatannya dengan tulus, bertobat sebelum tertangkap dan diadili, atau berusaha mengembalikan hak yang telah diambilnya, maka ia berhak mengharapkan ampunan dari Allah SWT. Taubat ini menjadi mekanisme korektif spiritual yang melengkapi penerapan sanksi hukum di dunia.
Ayat 38 Surat Al-Maidah, oleh karena itu, merupakan pengingat yang kuat akan seriusnya pelanggaran hak milik dan pentingnya penegakan keadilan yang didasari oleh kebijaksanaan dan kekuatan mutlak dari Allah SWT. Memahami ayat ini memerlukan kajian mendalam terhadap seluruh konteks syariat, bukan sekadar interpretasi permukaan terhadap teksnya.