Surat Al-Maidah, yang berarti "Hidangan", adalah salah satu surat Madaniyah dalam Al-Qur'an yang kaya akan pembahasan mengenai hukum, syariat, dan panduan moral bagi umat Islam. Di antara ayat-ayat penting dalam surat ini, terdapat ayat ke-49 yang secara spesifik menyoroti prinsip fundamental dalam berbangsa dan bernegara: perlunya memutuskan perkara berdasarkan apa yang telah diwahyukan Allah SWT, bukan berdasarkan hawa nafsu atau aturan buatan manusia yang menyimpang dari kebenaran ilahi.
Ayat ini menjadi landasan utama bagi umat Islam dalam menjalankan fungsi peradilan dan kepemimpinan. Ia menegaskan bahwa otoritas tertinggi dalam penetapan hukum adalah Allah SWT, dan seorang pemimpin atau hakim wajib berpegang teguh pada pedoman tersebut demi terciptanya keadilan yang sesungguhnya.
Berikut adalah lafal Al-Maidah ayat 49 dalam teks Arab, diikuti dengan terjemahan bahasa Indonesia:
Ayat 49 ini memuat dua perintah penting yang saling terkait. Pertama, perintah untuk menerapkan **Al-Haqq (kebenaran)** yang dibawa oleh Al-Qur'an dalam setiap pengambilan keputusan. Al-Qur'an bukan sekadar bacaan, melainkan konstitusi hidup yang harus dijadikan pedoman tertinggi dalam segala aspek, terutama dalam peradilan. Ini menempatkan hukum ilahi di atas semua hukum buatan manusia.
Perintah kedua adalah larangan tegas bagi Nabi Muhammad SAW (dan secara implisit bagi seluruh umatnya) untuk menjadi "khasim" (pembela atau penentang) bagi orang-orang yang melakukan pengkhianatan. Pengkhianatan di sini mencakup segala bentuk pelanggaran janji, penyelewengan amanah, dan perbuatan curang. Ayat ini menunjukkan bahwa keberpihakan harus selalu didasarkan pada kebenaran dan keadilan, bukan atas dasar kesukuan, kebencian, atau kepentingan pribadi yang menyimpang dari syariat.
Dalam konteks sosial dan politik, ayat ini mengajarkan pentingnya objektivitas hakim. Hakim harus berdiri netral, hanya membela kebenaran yang termaktub dalam wahyu. Mengadvokasi atau memihak pelaku kejahatan (pengkhianat) adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah wahyu itu sendiri. Ini adalah standar moral yang sangat tinggi dalam menegakkan supremasi hukum.
Signifikansi ayat ini tidak lekang oleh waktu. Dalam masyarakat modern, di mana hukum seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi, Al-Maidah ayat 49 menjadi pengingat bahwa solusi permanen dan adil hanya dapat dicapai melalui kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ilahi yang universal dan tidak bias. Penerapan ayat ini menjamin bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, melindungi yang lemah dan menghukum yang zalim.
Kesimpulannya, Al-Maidah ayat 49 adalah cetak biru bagi tata kelola pemerintahan dan sistem peradilan yang Islami, menekankan integritas, kebenaran wahyu sebagai sumber hukum, dan penolakan tegas terhadap pembelaan terhadap pengkhianat. Ini adalah tuntutan moral yang harus dihidupi oleh setiap Muslim yang memegang otoritas atau tanggung jawab pengambilan keputusan.