Surat Al-Maidah, surat kelima dalam Al-Qur'an, mengandung banyak pedoman penting mengenai syariat, etika, dan hubungan antarumat beragama. Salah satu ayat yang memiliki kedalaman signifikan dalam konteks penegakan hukum dan otoritas adalah **Al-Maidah ayat 48**. Ayat ini secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada wahyu yang diturunkan, sambil mengakui kebenaran kitab-kitab sebelumnya, namun juga menekankan fungsi Al-Qur'an sebagai "pengawas" (muhaimin) atas kitab-kitab tersebut.
Ayat ini memberikan tiga fungsi utama Al-Qur'an dalam hubungannya dengan Taurat dan Injil. Pertama, ia membenarkan (shaddiqan) kebenaran asli yang terkandung di dalamnya. Kedua, ia menjadi hakim (hakaman) atau pengawas. Fungsi pengawasan ini krusial; ia berarti Al-Qur'an berfungsi sebagai standar akhir untuk menguji keabsahan ajaran atau praktik yang mungkin telah mengalami distorsi atau penyimpangan dari ajaran murni para nabi terdahulu.
Pesan sentral dari Al-Maidah ayat 48 adalah penekanan pada otoritas tunggal dalam penetapan hukum, yaitu wahyu ilahi yang termaktub dalam Al-Qur'an. Dalam konteks interaksi sosial dan hukum, ayat ini mengajarkan bahwa ketika terjadi perselisihan atau perbedaan pandangan di antara komunitas yang berbeda keyakinan, rujukan terakhir haruslah pada wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
Perintah "maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan" adalah instruksi langsung kepada Rasulullah SAW dan umatnya. Ini bukan semata-mata tentang menghakimi urusan internal umat lain, melainkan tentang bagaimana komunitas Muslim harus bertindak berdasarkan prinsip keadilan ilahi yang komprehensif. Jika umat Islam menerapkan syariat Allah, maka mereka menerapkan standar keadilan yang sempurna dan diverifikasi.
Ayat ini juga menyajikan peringatan keras: "janganlah kamu mengikuti keinginan mereka, dengan berpaling dari kebenaran yang telah datang kepadamu." Ini adalah larangan tegas terhadap godaan untuk meniru atau tunduk pada adat istiadat, keinginan hawa nafsu, atau pandangan subjektif manusia lain, terutama jika hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an. Dalam konteks sejarah, ini merujuk pada tekanan sosial dan politik yang dihadapi oleh Rasulullah dari kaum musyrikin atau Yahudi yang ingin beliau menyimpang dari risalah murni.
Meskipun ayat ini menetapkan Al-Qur'an sebagai hakim tertinggi bagi umat Islam, pemahaman yang mendalam harus membedakan antara penerapan hukum domestik dan interaksi sosial antaragama. Ayat ini menekankan keadilan universal. Dengan mengakui bahwa kitab-kitab sebelumnya membawa kebenaran, Al-Qur'an menunjukkan kesinambungan risalah kenabian. Keadilan yang diajarkan adalah keadilan yang menempatkan setiap pihak pada posisi yang benar berdasarkan bukti dan wahyu.
Bagi seorang Muslim yang hidup di tengah pluralitas, Al-Maidah ayat 48 menjadi landasan etika dalam memverifikasi informasi. Di era modern, di mana informasi (dan disinformasi) menyebar sangat cepat, ayat ini mendorong umat untuk selalu mencari dasar kebenaran yang kokoh (wahyu) dan tidak mudah terombang-ambing oleh opini atau tren sesaat. Hakim sejati adalah wahyu itu sendiri, yang mewakili standar kebenaran absolut.
Singkatnya, Al-Maidah ayat 48 adalah manifesto tentang supremasi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang definitif. Ia menegaskan peran historis dan teologisnya sebagai pembenar, pengawas, dan penentu kebenaran akhir, sekaligus mengingatkan umat Islam agar selalu teguh pada jalan yang telah diwahyukan, terlepas dari segala desakan eksternal yang mencoba mengalihkan mereka dari kebenaran tersebut. Keteguhan ini adalah kunci menuju keadilan sejati dan kedamaian batin.