Visualisasi Enam Wakil Presiden dalam Periode Kepemimpinan yang Panjang
Pertanyaan mengenai **berapa wakil presiden Soeharto** merupakan salah satu kunci untuk memahami dinamika politik dan stabilitas struktural Indonesia selama masa Orde Baru. Soeharto, yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan, memimpin negara selama periode yang sangat panjang, mencakup dekade-dekade penuh perubahan geopolitik, modernisasi ekonomi, dan konsolidasi kekuasaan internal.
Dalam kurun waktu kepemimpinannya, yang secara konstitusional berlangsung melalui pemilihan berulang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), posisi Wakil Presiden (Wapres) menjadi sangat penting. Wapres bukan hanya pelengkap administratif, melainkan simbol keseimbangan politik, perwakilan faksi, dan, yang paling utama, pemegang mandat suksesi konstitusional. Jabatan ini diisi oleh figur-figur kunci dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh militer, diplomat ulung, hingga administrator sipil yang berpengalaman.
Secara total, selama periode konstitusional Presiden Soeharto, terdapat **enam** individu yang secara resmi menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Setiap penunjukan mereka mencerminkan fase politik yang berbeda, menunjukkan pergeseran kebutuhan akan dukungan militer, legitimasi sipil, atau stabilitas teknokratis.
Analisis ini akan membahas secara mendalam tidak hanya hitungan numerik para Wakil Presiden tersebut, tetapi juga peran signifikan mereka dalam kerangka kekuasaan Orde Baru, menyoroti bagaimana setiap sosok dipilih untuk memenuhi kebutuhan strategis Presiden dan rezim yang berkuasa pada masanya.
Di bawah konstitusi yang berlaku saat itu, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh MPR, yang merupakan lembaga tertinggi negara. Komposisi MPR sangat didominasi oleh kekuatan politik yang terpusat, terutama Golongan Karya (Golkar) dan faksi militer (ABRI). Mekanisme ini memastikan bahwa calon Wapres yang diusulkan dan disetujui adalah figur yang mendapatkan restu penuh dari pusat kekuasaan, yakni Presiden Soeharto sendiri.
Berbeda dengan sistem presidensial modern, di mana Wapres sering kali merupakan pasangan politik yang kuat, di era Orde Baru, Wapres cenderung berfungsi sebagai pembantu utama dan penyeimbang faksi. Mereka harus memiliki loyalitas tanpa cela terhadap Presiden, tetapi pada saat yang sama, mereka harus membawa legitimasi dari sektor-sektor penting—entah itu dari kalangan ulama, militer senior, atau kelompok teknokrat.
Peran Wapres di bawah Soeharto, meskipun secara konstitusional adalah pengganti pertama, dalam praktiknya sering kali dibatasi pada tugas-tugas spesifik yang didelegasikan. Beberapa fungsi penting yang mereka emban meliputi:
Perlu dicatat bahwa transisi awal kekuasaan Soeharto memiliki konteks yang unik. Namun, kita berfokus pada individu yang secara resmi menduduki kursi Wakil Presiden melalui mandat MPR untuk masa jabatan penuh atau yang diakhiri oleh suksesi. Totalnya adalah enam sosok bersejarah yang mencerminkan fase yang berbeda dari Orde Baru.
Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah pilihan Wapres pertama di era Soeharto. Penunjukan beliau bukan sekadar keputusan politik biasa; itu adalah deklarasi simbolis tentang pentingnya dukungan Jawa, legitimasi historis, dan pengakuan terhadap sosok yang memiliki integritas moral yang tak tertandingi. Sultan menjabat dalam periode yang sangat penting, yaitu saat Orde Baru sedang mengukuhkan dasar-dasar kekuasaannya pasca-transisi.
Latar belakangnya sebagai seorang bangsawan yang terpelajar dan pemimpin kerakyatan yang dihormati di Yogyakarta memberikan lapisan legitimasi yang sangat dibutuhkan oleh rezim baru yang masih berjuang untuk membedakan diri dari Orde Lama. Kehadiran Sultan menenangkan banyak elemen masyarakat yang skeptis. Meskipun demikian, setelah satu periode, beliau memilih untuk tidak melanjutkan jabatannya, sebuah keputusan yang sering ditafsirkan sebagai keinginannya untuk kembali ke peran non-politik dan kepemimpinan kultural.
Kontribusi Sultan sangat fundamental dalam meletakkan dasar administrasi pembangunan awal. Beliau adalah jembatan antara kekuasaan pusat yang militeristik dan aspirasi rakyat jelata, sebuah peran yang nyaris mustahil digantikan oleh politisi biasa.
Analisis tentang penolakan Sultan untuk periode berikutnya menjadi topik hangat di kalangan sejarawan. Beberapa berpendapat bahwa gesekan kebijakan mulai muncul, sementara yang lain melihatnya sebagai manifestasi dari karakter beliau yang tidak ingin terjebak terlalu dalam dalam birokrasi politik yang semakin terpusat. Keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun kekuasaan Soeharto kuat, pada tahap awal, figur dengan otoritas moral tinggi seperti Sultan masih memiliki ruang untuk menentukan nasib politiknya sendiri. Sultan mewakili fase idealisme awal pembangunan, sebelum dominasi birokrasi partai dan militer menjadi mutlak.
Periode Sultan juga ditandai dengan upaya besar untuk menstabilkan ekonomi pasca-gejolak politik. Peran beliau dalam mendampingi Soeharto memberikan sinyal kepada investor asing bahwa Indonesia memiliki kepemimpinan yang stabil dan dapat dipercaya, menggabungkan kekuatan militer yang menjamin keamanan dengan kebijaksanaan sipil-tradisional yang diwakili oleh Sultan.
***
Setelah Sultan, kursi Wapres diisi oleh Adam Malik, seorang diplomat ulung dan salah satu arsitek kebijakan luar negeri Indonesia sejak masa kemerdekaan. Penunjukan Adam Malik melambangkan pergeseran fokus politik Orde Baru. Jika Sultan mewakili legitimasi domestik dan tradisional, Adam Malik mewakili pengakuan dan integrasi Indonesia dalam kancah internasional.
Adam Malik membawa pengalaman luas sebagai mantan Menteri Luar Negeri dan Presiden Majelis Umum PBB. Dengan latar belakang sebagai tokoh yang dekat dengan jurnalisme dan diplomasi, beliau dikenal karena sikapnya yang santai namun efektif dalam membangun jaringan global. Dalam posisinya sebagai Wapres, beliau lebih banyak berperan sebagai duta besar keliling, membantu memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara non-blok dan negara-negara Barat.
Di bawah Adam Malik, Wapres dilihat sebagai posisi yang sangat senior dan dihormati, meskipun ia tidak memiliki basis militer atau kontrol langsung atas Golkar. Ini menunjukkan bahwa Soeharto pada fase ini membutuhkan figur yang mampu meredam kritik luar negeri dan memastikan investasi asing terus mengalir, menjadikannya pilihan strategis yang brilian dari sisi diplomasi publik.
Karier Adam Malik adalah contoh nyata dari profesional sipil yang mencapai puncak kekuasaan di bawah rezim militeristik. Keahliannya dalam negosiasi dan kemampuan berbahasanya yang fasih menjadikannya aset tak ternilai. Namun, ia juga dikenal karena sifatnya yang blak-blakan. Meskipun loyal, ia terkadang memberikan pandangan yang lebih independen terhadap isu-isu sosial, yang sedikit membedakannya dari birokrasi yang kaku pada masa itu. Masa jabatannya memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang berorientasi pembangunan dan terbuka terhadap kerja sama global, sebuah narasi yang sangat penting untuk stabilitas ekonomi Orde Baru.
Beliau juga memainkan peran informal sebagai penasihat senior untuk isu-isu politik regional, khususnya dalam konteks ASEAN yang sedang menguat. Penunjukan Adam Malik juga mengirimkan pesan kepada kelompok sipil dan intelektual bahwa masih ada ruang bagi profesional non-militer di puncak piramida kekuasaan, meskipun ruang gerak politiknya terbatas oleh otoritas sentral Presiden.
***
Umar Wirahadikusumah mewakili kembalinya fokus pada kekuatan inti rezim: militer (ABRI). Sebagai seorang jenderal purnawirawan dengan rekam jejak yang panjang di bidang pertahanan dan keamanan, penunjukan beliau menandai fase ketika isu keamanan domestik dan kepastian garis komando menjadi prioritas utama. Umar adalah seorang tokoh militer yang sangat dihormati dan dikenal karena integritas serta loyalitasnya yang mendalam kepada Soeharto.
Peran Umar Wirahadikusumah dalam masa jabatannya lebih terfokus pada pengawasan aparatur negara, memastikan disiplin, dan mengawasi implementasi program-program pemerintah di daerah yang sensitif. Beliau bertindak sebagai 'mata dan telinga' Presiden di kalangan militer dan administrasi. Penunjukan ini menguatkan cengkeraman ABRI pada struktur pemerintahan, menegaskan prinsip Dwi Fungsi ABRI yang menjadi pilar utama Orde Baru.
Dibandingkan pendahulunya, Umar Wirahadikusumah adalah seorang administrator yang lebih terstruktur dan berhati-hati, memprioritaskan stabilitas di atas dinamika politik terbuka. Masa jabatannya menjadi penanda bahwa kepemimpinan tetap solid dan bahwa faksi militer tetap menjadi penentu utama dalam suksesi politik.
Keputusan memilih Umar Wirahadikusumah di periode ini menunjukkan kebutuhan Soeharto untuk menghilangkan keraguan internal tentang kesetiaan. Jenderal Umar adalah sosok yang tidak memiliki ambisi politik personal yang terlihat, sehingga menjamin bahwa dia akan menjalankan peran pendamping tanpa menimbulkan gesekan kekuasaan. Fokusnya pada moralitas birokrasi dan kedisiplinan militer sangat menonjol. Beliau sering melakukan kunjungan mendadak ke daerah untuk memeriksa kesiapan dan ketaatan para pejabat di lapangan.
Peran kuncinya adalah sebagai mediator antara Presiden dan petinggi militer yang sedang mengalami pergantian generasi. Keberadaannya menjamin transisi kekuasaan dan jabatan di tubuh ABRI berjalan mulus, tanpa mengganggu stabilitas politik nasional. Masa jabatannya merupakan era puncak penguatan otoritas ABRI dalam segala aspek kehidupan negara dan masyarakat.
***
Sudharmono merupakan figur yang sangat berbeda. Ia adalah seorang birokrat tulen yang mendalami hukum tata negara dan memainkan peran sentral dalam administrasi negara, terutama sebagai Ketua Umum Golkar. Penunjukan Sudharmono menunjukkan bahwa Soeharto kini memprioritaskan konsolidasi politik melalui mesin birokrasi sipil dan partai yang berkuasa.
Masa jabatan Sudharmono penuh dengan dinamika politik. Meskipun ia adalah seorang jenderal purnawirawan (pensiunan militer), perannya lebih identik dengan administrator sipil dan pemimpin politik Golkar. Pencalonannya menimbulkan friksi signifikan dari beberapa elemen di tubuh ABRI, yang merasa bahwa kursi Wapres, yang secara tradisional dipegang oleh militer senior, kini direbut oleh seorang birokrat yang mereka anggap terlalu berorientasi pada partai.
Ini adalah periode di mana Soeharto mulai menyeimbangkan pengaruh militer dengan kekuatan birokrasi sipil yang dikendalikan melalui Golkar. Sudharmono adalah representasi sempurna dari penguasaan struktur pemerintahan, dari tingkat pusat hingga ke desa-desa, memastikan loyalitas politik melalui jalur Golkar.
Konflik internal ABRI terkait pencalonan Sudharmono menjadi salah satu momen paling tegang dalam politik Orde Baru. Meskipun ia berhasil dilantik, pertentangan ini menyoroti perpecahan faksional yang mulai tumbuh dalam tubuh elite. Sudharmono menggunakan posisinya untuk memperkuat mekanisme perencanaan pembangunan dan memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah memiliki dukungan politik yang kuat dari parlemen (DPR/MPR) yang dikuasai Golkar. Ia adalah sosok yang sangat efisien dalam administrasi, tetapi kurang memiliki karisma publik, yang menjadikannya target mudah bagi faksi yang tidak setuju.
Periode ini juga menyaksikan peningkatan peran Golkar sebagai alat dominasi politik yang terstruktur, bukan sekadar kendaraan pemilihan. Sudharmono adalah simbol bahwa kekuasaan Orde Baru tidak hanya bergantung pada laras senjata, tetapi juga pada pena birokrasi dan kontrol atas mobilisasi massa melalui partai tunggal yang dominan.
***
Setelah periode birokrasi Sudharmono, Soeharto kembali menunjuk figur militer murni: Jenderal Try Sutrisno. Penunjukan Try Sutrisno di periode ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya menenangkan kembali faksi-faksi militer yang merasa terpinggirkan selama masa Sudharmono, serta memastikan bahwa garis komando ABRI tetap solid menjelang dekade terakhir abad itu.
Try Sutrisno adalah Panglima ABRI sebelumnya, menjadikannya pilihan yang sangat kuat dan memiliki dukungan penuh dari institusi militer. Beliau mewakili generasi baru kepemimpinan ABRI yang telah tumbuh sepenuhnya di bawah naungan Orde Baru. Perannya sebagai Wapres sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah meningkatnya ketegangan sosial dan politik yang mulai muncul di berbagai daerah.
Meskipun dikenal memiliki loyalitas yang tinggi, penunjukan Try Sutrisno juga menunjukkan bahwa pada dasawarsa terakhir kepemimpinannya, Soeharto merasa perlu untuk menempatkan seorang jenderal senior yang kredibel di posisi suksesi utama, sebagai penjamin keamanan dan kepastian stabilitas politik yang semakin genting.
Masa jabatan Try Sutrisno terjadi saat ekonomi Indonesia sedang mengalami pertumbuhan pesat (dikenal sebagai "keajaiban Asia"), tetapi sekaligus menghadapi masalah ketimpangan yang mendalam dan meningkatnya protes sosial. Kehadiran Jenderal Try di pucuk pimpinan Wapres memberikan jaminan bahwa kerusuhan atau ketidakstabilan sosial akan dihadapi dengan pendekatan yang tegas dan terkoordinasi oleh ABRI. Ia adalah representasi dari kekuatan militer yang siap siaga menjaga keamanan investasi dan pembangunan.
Dalam konteks politik, pencalonan Try Sutrisno adalah pertarungan halus antara Soeharto dan beberapa faksi militer yang mungkin memiliki preferensi lain. Namun, seperti semua penunjukan sebelumnya, itu adalah keputusan yang pada akhirnya menguatkan posisi Presiden sebagai satu-satunya penentu kebijakan nasional. Try Sutrisno fokus pada isu-isu pertahanan nasional dan keamanan wilayah, menjalankan tugas-tugas yang secara tradisional sangat dihormati oleh institusi militer.
***
Wakil Presiden terakhir di masa kepemimpinan Soeharto adalah Dr. B.J. Habibie. Penunjukan ini merupakan langkah yang paling kontroversial dan paling menentukan sejarah Orde Baru. Habibie adalah seorang teknokrat dengan keahlian luar biasa di bidang teknologi dan industri pesawat terbang, tetapi ia kurang memiliki basis politik atau militer yang kuat.
Pencalonan Habibie mengejutkan banyak pihak, terutama faksi militer yang berharap kandidat militer lain yang lebih tradisional akan dipilih. Pilihan ini menunjukkan keinginan Soeharto untuk menekankan kesinambungan pembangunan melalui pendekatan teknologi dan memperkuat kelompok teknokrat muslim yang mulai memiliki pengaruh signifikan.
Namun, peran Habibie berubah secara dramatis. Ia tidak hanya menjabat sebagai Wapres dalam periode stabilitas. Ketika krisis ekonomi (krismon) melanda kawasan dan gelombang reformasi tak terbendung, B.J. Habibie menjadi figur yang paling penting dalam sejarah transisi Indonesia. Beliau adalah Wakil Presiden yang, karena keadaan sejarah yang mendesak, akhirnya naik menggantikan Soeharto, mengakhiri era Orde Baru.
Habibie adalah Wapres yang paling singkat menjabat di bawah Soeharto, tetapi paling berpengaruh, karena ia memegang kunci transisi kekuasaan dan membuka pintu menuju era Reformasi, membuktikan secara nyata peran konstitusional Wapres sebagai pengganti Presiden.
Pilihan Soeharto terhadap Habibie dilihat oleh banyak analis sebagai upaya untuk memposisikan seorang loyalitas personal yang tak tertandingi di posisi kedua, sekaligus memastikan bahwa kebijakan industri strategis yang didorong Soeharto akan terus berlanjut. Habibie memimpin Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), yang semakin memperkuat koneksi kekuasaan dengan kelompok Islam modernis, menciptakan dinamika baru dalam lanskap politik. Friksi antara faksi teknokrat Habibie dan faksi militer menjadi sangat kentara dalam periode ini.
Meskipun demikian, ketika tekanan publik mencapai puncaknya, dan setelah Soeharto mengundurkan diri, Habibie mengambil alih kepemimpinan berdasarkan Pasal yang berlaku. Tindakannya segera setelah menjabat (memulai reformasi, membebaskan tahanan politik, mempersiapkan pemilihan umum demokratis) membuktikan bahwa meskipun ia berasal dari sistem Orde Baru, ia memiliki visi yang berbeda tentang masa depan negara. Perjalanan politiknya menjadi puncak dari seluruh pertanyaan mengenai suksesi yang telah mengiringi Orde Baru selama puluhan tahun.
***
Jika diringkas berdasarkan pemilihan resmi MPR untuk masa jabatan penuh sejak konsolidasi kekuasaan, jawabannya tetap tegas: **enam** Wakil Presiden telah mendampingi Presiden Soeharto. Keenam sosok ini tidak dipilih secara kebetulan; mereka mewakili pergeseran prioritas dan kebutuhan strategis rezim dalam menjaga stabilitas dan supremasi kekuasaan.
Distribusi Latar Belakang (Militer, Sipil, Tokoh Kultural) Para Wakil Presiden
Pola pemilihan Wakil Presiden di bawah Soeharto sering kali mengikuti ritme "swing" atau ayunan untuk menyeimbangkan faksi yang merasa kurang terwakili pada periode sebelumnya:
Pola ini menunjukkan penguasaan politik yang luar biasa oleh Soeharto. Ia berhasil menggunakan jabatan Wakil Presiden sebagai katup pengaman politik, memastikan bahwa tidak ada satu faksi pun—bahkan ABRI yang merupakan pilar utamanya—yang menjadi terlalu kuat dan berpotensi menantang otoritas kepresidenannya. Setiap Wapres berfungsi untuk menjaga keharmonisan (atau setidaknya mencegah pemberontakan) di antara kelompok-kelompok elite yang bersaing.
Untuk memahami sepenuhnya peran enam tokoh ini, kita harus menyelam lebih dalam ke dalam lanskap kekuasaan yang diciptakan oleh Orde Baru. Di bawah Soeharto, kekuasaan terpusat sedemikian rupa sehingga jabatan Wapres, meskipun memiliki mandat konstitusional tertinggi sebagai pengganti, secara operasional jarang memiliki inisiatif kebijakan independen yang signifikan. Kekuatan mereka terletak pada representasi dan akses, bukan pada kontrol eksekutif.
Sultan dan Adam Malik menjabat pada masa ketika Orde Baru masih membangun legitimasinya di mata publik dan internasional. Keduanya adalah figur yang ‘di luar sistem’ Golkar dan ABRI yang baru tumbuh. Sultan membawa otoritas moral historis yang tak terbantahkan. Adam Malik membawa pengakuan diplomatik. Kehadiran mereka memberi kesan bahwa rezim bukan hanya soal militer, melainkan juga melibatkan tokoh-tokoh besar bangsa yang bebas faksi. Detail tugas mereka cenderung bersifat simbolis dan pengawasan etika, seperti mengawasi penanggulangan korupsi atau mewakili negara di forum-forum kehormatan.
Kedalaman analisis ini menuntut kita melihat bagaimana Sultan, misalnya, menggunakan pengaruhnya untuk mempertahankan otonomi daerah Yogyakarta, yang merupakan anomali di tengah sentralisasi yang masif. Keputusan beliau untuk mundur setelah satu periode sering dikaitkan dengan ketidaknyamanan terhadap arah politik yang semakin monolitik. Ini menunjukkan batasan sejati kekuasaan Wapres: mereka hanya dapat berfungsi efektif selama sejalan dengan visi Presiden, atau mereka harus mundur.
Pergantian ke Umar Wirahadikusumah dan Sudharmono mencerminkan puncak konsolidasi Orde Baru. Umar, sebagai jenderal yang sangat loyal, memastikan bahwa komitmen ABRI terhadap stabilitas politik tidak goyah. Di sisi lain, penunjukan Sudharmono adalah upaya yang berani untuk memindahkan sebagian kendali operasional dari ABRI ke birokrasi sipil yang dikontrol oleh Golkar. Pergulatan politik di balik pemilihan Sudharmono adalah indikator pertama adanya faksionalisasi serius dalam rezim.
Sudharmono, dengan pengalamannya yang luas sebagai Sekretaris Negara, memiliki kontrol atas jaringan administrasi yang lebih besar daripada Wapres sebelumnya. Kontrol ini memungkinkan dia untuk menjadi katalisator bagi kebijakan ekonomi dan pembangunan yang didorong oleh Soeharto. Namun, ini juga menjadikannya target kecurigaan dari faksi militer yang konservatif. Analisis mendalam menunjukkan bahwa peran Sudharmono adalah untuk memperkuat jalur suksesi yang didominasi oleh Golkar, sebuah langkah yang ditentang oleh beberapa elemen ABRI yang ingin mempertahankan hak veto mereka atas posisi tertinggi.
Kajian politik pada era ini selalu menyoroti peran ganda Sudharmono: sebagai birokrat loyal dan sebagai Ketua Golkar. Kedudukannya yang unik menjadikannya Wapres paling kuat dalam hal kontrol internal politik partai, tetapi juga yang paling rentan terhadap oposisi faksi militer. Perannya mengilustrasikan ketegangan yang melekat antara kebutuhan rezim akan birokrasi efisien dan keinginan ABRI untuk mempertahankan dominasi politik mutlak.
Dua Wapres terakhir menjabat pada masa yang paling genting. Try Sutrisno kembali membawa ABRI ke posisi suksesi, seolah-olah Soeharto ingin memastikan perlindungan militer saat stabilitas ekonomi dan politik mulai terancam. Penunjukannya adalah sebuah janji kepada faksi militer bahwa meskipun ada perubahan birokrasi, ABRI tetap dihormati sebagai pilar utama.
Namun, Habibie mengubah segalanya. Pemilihannya di tengah krisis Asia menunjukkan keputusasaan dan mungkin upaya terakhir Soeharto untuk menempatkan seseorang yang secara pribadi ia percayai sepenuhnya, di luar garis politik tradisional ABRI atau Golkar. Habibie adalah anomali. Dia bukan negosiator politik ulung seperti Adam Malik, bukan pula administrator seperti Sudharmono. Kekuatannya adalah kedekatan pribadinya dengan Presiden dan visinya mengenai masa depan teknologi.
Peran Habibie dalam suksesi menjadi pelajaran sejarah yang sangat penting. Meskipun ia dipilih untuk stabilitas dan loyalitas, ketika rezim runtuh, ia bertindak sesuai mandat konstitusionalnya. Transisi kekuasaan dari Soeharto ke Habibie membuktikan bahwa, terlepas dari sentralisasi Orde Baru, kerangka konstitusi—bahwa Wapres adalah pengganti—tetap berfungsi, meskipun dalam kondisi yang paling ekstrem dan tidak terduga.
Di bawah Soeharto, peran Wakil Presiden adalah bayangan yang setia. Mereka jarang mengambil keputusan besar tanpa arahan langsung. Kekuatan mereka diukur dari seberapa baik mereka mampu mewakili faksi yang mereka bawa ke meja perundingan, dan seberapa efektif mereka dalam menghilangkan potensi ancaman terhadap otoritas Presiden. Mereka adalah barometer dari dinamika politik internal. Jika seorang Wapres berasal dari latar belakang non-militer (seperti Adam Malik atau Habibie), itu menunjukkan bahwa Presiden sedang mencari dukungan di luar barak. Jika Wapres adalah jenderal senior (Umar atau Try), itu berarti Presiden sedang mengamankan pangkalan militer.
Keseluruhan periode kepemimpinan Soeharto menggunakan jabatan Wapres bukan sebagai jalur kepemimpinan alternatif, melainkan sebagai mekanisme untuk memperpanjang usia kepemimpinan yang tunggal. Namun, ironisnya, mekanisme suksesi yang dirancang untuk stabilitas itu sendirilah yang menyediakan jalan keluar konstitusional ketika rezim Orde Baru akhirnya berakhir. Enam sosok ini, dengan latar belakang dan takdir yang berbeda, adalah saksi bisu dari seluruh drama panjang kekuasaan di Indonesia.
Sebagai kesimpulan, pertanyaan mengenai **berapa wakil presiden Soeharto** dijawab dengan angka pasti: **enam**. Keenam individu tersebut—Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, Try Sutrisno, dan B.J. Habibie—masing-masing mengisi masa jabatan lima tahun (kecuali Habibie yang menjabat singkat dan menggantikan) yang ditentukan oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Warisan mereka adalah cerminan dari kompleksitas Orde Baru: sebuah sistem yang kuat yang berusaha menyeimbangkan berbagai kekuatan domestik—militer, birokrat, diplomat, dan pemimpin kultural—di bawah dominasi satu pemimpin. Mereka adalah jembatan yang menghubungkan kebijakan pusat dengan implementasi di lapangan, dan pada akhirnya, salah satu dari mereka menjadi arsitek tak terduga dari transisi bersejarah bangsa.
Mempelajari daftar Wapres Soeharto adalah mempelajari sejarah faksionalisasi elite dan strategi politik untuk mempertahankan kekuasaan. Ini bukan sekadar daftar nama, melainkan urutan kronologis dari upaya terus-menerus Soeharto untuk memastikan keseimbangan kekuasaan yang ia ciptakan tetap utuh dan tak tertandingi hingga saat-saat terakhir.
Pilihan Wapres Soeharto secara konsisten menunjukkan filosofi kekuasaan yang mendalam: stabilitas adalah yang utama, dan legitimasi harus dicari melalui perwakilan faksional yang teruji loyalitasnya. Pada dasarnya, Wapres berfungsi sebagai bantalan antara Presiden dan kemungkinan keretakan di antara elite. Jika ada ketegangan antara militer dan Golkar, Wapres akan dipilih dari faksi yang perlu ditenangkan. Ini adalah permainan catur politik di mana setiap penunjukan memiliki makna strategis yang jauh melampaui sekadar kualifikasi individu.
Pilihan pada Sultan bukan hanya soal politik, tetapi soal moralitas negara. Di masa awal Orde Baru, Indonesia membutuhkan figur yang tidak tercemar konflik politik masa lalu. Sultan membawa aura kedaulatan moral, yang memungkinkan Soeharto membangun landasan yang lebih kuat di mata masyarakat yang masih trauma dengan gejolak politik. Peran Sultan adalah untuk "menyucikan" kekuasaan yang baru lahir, sebuah fungsi yang tidak dapat dilakukan oleh jenderal atau politisi biasa.
Adam Malik menandai era pragmatisme ekonomi. Setelah konsolidasi internal selesai, fokus beralih ke pembangunan ekonomi yang membutuhkan dukungan global. Adam Malik, sebagai diplomat ulung, memuluskan jalan bagi Indonesia di panggung dunia, meyakinkan donor dan investor bahwa Indonesia adalah mitra yang stabil. Kehadirannya di posisi Wapres adalah sinyal tegas bahwa pembangunan didukung oleh wajah sipil yang kompeten dan diakui secara internasional.
Umar adalah periode jaminan keamanan mutlak. Ketika ancaman subversi atau instabilitas regional terasa, seorang jenderal senior yang bersih dan loyal harus mendampingi Presiden. Umar adalah penjamin bahwa ABRI akan selalu mendukung Presiden tanpa keraguan, sebuah kebutuhan fundamental bagi rezim yang menggantungkan kekuatannya pada dukungan militer.
Sudharmono adalah Wapres yang paling menggambarkan transisi dari kekuasaan militer murni ke kekuasaan birokrasi yang dikontrol militer (militer-birokrat). Posisinya sebagai Sekneg dan Ketua Golkar memberinya kontrol atas jaringan administrasi yang lebih luas dan halus dibandingkan pendahulunya. Ini menunjukkan bahwa pada fase ini, Orde Baru merasa cukup aman untuk fokus pada efisiensi pemerintahan sipil, asalkan kontrolnya tetap berada di tangan loyalis.
Try Sutrisno, sebagai Panglima ABRI, merupakan sinyal kepada generasi militer muda bahwa mereka masih memegang peranan penting dalam politik. Di tengah desakan krisis moneter yang membayangi, Try berfungsi sebagai jangkar stabilitas, memastikan institusi pertahanan tetap bersatu dan siap menghadapi kemungkinan kerusuhan sosial yang parah.
Habibie adalah pilihan yang paling personal. Soeharto, dalam menghadapi akhir kekuasaannya, memilih seseorang yang secara total ia percayai secara pribadi, seorang teknokrat tanpa basis politik yang independen. Namun, takdir menentukan lain. Habibie, yang dimaksudkan sebagai pelengkap, justru menjadi pemutus rantai kekuasaan Orde Baru, menjalankan tugas suksesi yang tidak pernah diharapkan oleh Soeharto, membuktikan bahwa bahkan sistem yang paling sentralistik pun tunduk pada hukum konstitusi di akhir era.
Analisis tentang keenam Wakil Presiden ini menunjukkan bahwa jabatan tersebut adalah indikator paling sensitif terhadap kebutuhan jangka pendek dan panjang Presiden Soeharto. Mereka adalah cerminan dari upaya tanpa henti untuk menyeimbangkan dinamika kekuasaan di tengah kemudi negara yang dipimpin oleh satu nakhoda selama puluhan tahun. Angka enam bukan hanya hitungan; itu adalah representasi dari enam fase berbeda dalam sejarah politik Indonesia modern.
Setiap Wapres datang dengan tugas yang spesifik dan seringkali tidak tertulis, yaitu untuk melayani rezim, bukan ambisi pribadi. Mereka harus memiliki kualifikasi yang tinggi, tetapi pada saat yang sama, mereka harus tidak terlalu ambisius hingga membahayakan kedudukan Presiden. Keseimbangan yang halus ini adalah kunci mengapa Soeharto mampu mempertahankan kendali begitu lama. Pilihan Wapres selalu merupakan keputusan strategis, bukan sekadar penghargaan. Ini adalah pelajaran abadi tentang bagaimana otoritas absolut menggunakan posisi kedua tertinggi untuk menjaga supremasi posisi tertinggi, hingga sejarah akhirnya memutuskan garis suksesi yang berbeda.
***