Pertanyaan mengenai buku nikah untuk agama apa saja adalah hal yang sering muncul di benak masyarakat Indonesia. Dalam sistem hukum di Indonesia, pernikahan yang sah harus dicatat oleh negara. Pencatatan ini dibuktikan dengan adanya buku nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Namun, perlu dipahami bahwa buku nikah bukan eksklusif untuk satu agama tertentu, melainkan merupakan instrumen legal yang mencakup berbagai agama yang diakui di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mekanisme pencatatan perkawinan untuk umat Islam. Sementara itu, bagi non-Muslim, pencatatan perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan pelaksanaannya.
Bagi umat Islam, pernikahan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan tempat tinggal salah satu calon mempelai. Setelah proses ijab kabul dan disahkan oleh petugas KUA, pasangan pengantin akan mendapatkan buku nikah yang berwarna hijau. Buku nikah ini merupakan bukti sah bahwa perkawinan telah tercatat secara hukum negara. Dalam buku nikah ini tercantum informasi penting mengenai kedua mempelai, orang tua, saksi, mahar, serta tanggal dan tempat pelaksanaan akad nikah.
Pernikahan bagi umat Kristen dan Katolik juga wajib dicatat oleh negara. Pencatatan ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat, setelah pernikahan dilangsungkan oleh pemuka agama di gereja. Pasangan pengantin akan menerima akta perkawinan yang berfungsi sama seperti buku nikah. Dokumen ini menjadi bukti resmi pernikahan mereka di mata hukum. Buku nikah bagi umat Kristen dan Katolik biasanya berwarna biru.
Serupa dengan umat Islam, Kristen, dan Katolik, pernikahan umat Hindu, Buddha, dan Konghucu juga harus dicatat oleh negara. Pencatatan ini dilakukan oleh Disdukcapil setelah pernikahan diresmikan sesuai dengan tata cara agama masing-masing. Hasil pencatatan tersebut berupa akta perkawinan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku nikah. Warna akta perkawinan bisa bervariasi tergantung pada kebijakan daerah masing-masing, namun umumnya merujuk pada warna yang berbeda dari buku nikah Islam dan Kristen.
Buku nikah atau akta perkawinan bukan sekadar dokumen seremonial, melainkan memiliki peran krusial dalam kehidupan sebuah keluarga. Dokumen ini menjadi bukti legalitas hubungan suami istri yang memiliki implikasi pada berbagai aspek kehidupan, seperti:
Oleh karena itu, setiap pasangan yang menikah, terlepas dari latar belakang agama mereka, sangat disarankan untuk segera mencatatkan pernikahannya agar mendapatkan buku nikah atau akta perkawinan yang resmi. Ini adalah langkah penting untuk melindungi hak-hak hukum kedua belah pihak dan anak-anak yang mungkin dilahirkan dari pernikahan tersebut.
Kesimpulannya, buku nikah bukanlah monopoli satu agama saja. Pemerintah Indonesia melalui sistem pencatatan sipil yang terintegrasi, memastikan bahwa setiap pernikahan yang sah, sesuai dengan keyakinan agama masing-masing, diakui dan dicatat oleh negara. Buku nikah atau akta perkawinan adalah bukti persatuan resmi yang memberikan landasan hukum bagi keluarga.