Pencegahan HIV/AIDS di Indonesia menjadi prioritas utama sektor kesehatan, sebagaimana ditegaskan melalui berbagai program dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, dan jika tidak diobati, dapat berkembang menjadi AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome). Memahami dan mengimplementasikan strategi pencegahan yang direkomendasikan Kemenkes adalah kunci untuk mencapai eliminasi epidemi ini.
Pendekatan pencegahan HIV yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia sangat komprehensif, berfokus pada perubahan perilaku, pencegahan penularan secara medis, dan penekanan pada populasi kunci. Tujuannya adalah memutus rantai penularan dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap informasi serta layanan pencegahan yang berkualitas.
Salah satu fondasi pencegahan adalah edukasi masif. Kemenkes menekankan pentingnya memberikan informasi yang akurat mengenai cara penularan HIV (melalui kontak seksual tanpa pelindung, berbagi jarum suntik, dan dari ibu ke anak) serta cara pencegahannya.
Sejalan dengan target global PBB, Kemenkes mengadopsi target 95-95-95. Target ini bukan semata-mata tentang pengobatan, namun sangat erat kaitannya dengan pencegahan. Ketika orang dengan HIV (ODHA) terdeteksi dan menjalani terapi antiretroviral (ARV) secara rutin, tingkat viral load mereka akan menurun hingga tidak terdeteksi (Undetectable Viral Load/UVL). Kondisi UVL secara efektif menghilangkan risiko penularan virus melalui hubungan seksual (konsep U=U: Undetectable equals Untransmittable). Oleh karena itu, deteksi dini adalah strategi pencegahan yang krusial.
Penularan vertikal (dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayinya) merupakan fokus penting. Program PPIA yang terintegrasi dalam layanan kesehatan ibu dan anak (KIA) harus dilaksanakan secara maksimal. Langkah-langkah meliputi:
Pelaksanaan program ini telah terbukti secara signifikan menurunkan risiko penularan HIV dari ibu ke anak hingga kurang dari 2%.
Kemenkes menyadari bahwa kelompok populasi kunci (seperti pekerja seks, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, dan penasun) memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap infeksi. Pencegahan yang efektif memerlukan strategi penjangkauan (outreach) yang intensif, non-diskriminatif, dan berbasis hak asasi manusia.
Layanan yang harus tersedia bagi mereka meliputi:
Pengurangan stigma dan diskriminasi di fasilitas kesehatan adalah prasyarat agar kelompok ini berani mengakses layanan pencegahan dan pengobatan yang telah disediakan oleh pemerintah. Tanpa lingkungan yang suportif, upaya pencegahan yang dilakukan secara teknis akan terhambat oleh rasa takut untuk diperlakukan tidak adil.
Pencegahan HIV/AIDS adalah tanggung jawab kolektif yang didukung penuh oleh kerangka kerja strategis Kemenkes. Mulai dari edukasi mandiri, penggunaan alat pelindung diri yang tepat, hingga menjalani tes secara berkala, setiap individu memegang peranan penting. Dengan terus mengintensifkan program pencegahan terpadu ini, Indonesia berupaya keras untuk mencapai Indonesia yang bebas dari stigma dan epidemik HIV/AIDS.