Syarat Pembuatan Akta Nikah Non Muslim di Indonesia

Pernikahan adalah momen sakral yang ingin dicatat secara resmi oleh setiap pasangan. Di Indonesia, pencatatan pernikahan secara hukum memiliki makna penting untuk pengakuan negara dan perlindungan hak-hak pasangan serta keturunannya. Bagi pasangan non-muslim, proses pembuatan akta nikah atau pencatatan perkawinan memiliki prosedur dan persyaratan yang sedikit berbeda dengan pernikahan yang dicatat oleh agama Islam melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

Pencatatan perkawinan bagi umat non-muslim di Indonesia diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat. Berbeda dengan pernikahan beragama Islam, pernikahan non-muslim dicatat berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, agar pernikahan tersebut diakui secara hukum negara, pasangan tetap wajib mengurus pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta nikah.

Dokumen Persiapan yang Wajib Disiapkan

Proses pengajuan pencatatan perkawinan umumnya memerlukan berbagai dokumen administrasi sebagai bukti sah dan kelengkapan data. Berikut adalah dokumen-dokumen umum yang perlu Anda siapkan:

• Surat Keterangan Nikah dari Pemuka Agama: Ini adalah dokumen paling krusial. Pasangan harus terlebih dahulu melangsungkan pemberkatan atau upacara pernikahan sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan masing-masing yang dilakukan oleh pemuka agama yang sah. Dari upacara inilah akan diterbitkan surat keterangan nikah sebagai bukti pelaksanaan ibadah dan niat menikah secara agama.
• Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik: Kartu identitas yang sah dari kedua calon mempelai. Pastikan KTP masih berlaku.
• Kartu Keluarga (KK): Kartu keluarga terbaru dari kedua calon mempelai.
• Surat Baptis (bagi umat Kristen/Katolik): Bagi calon mempelai yang beragama Kristen atau Katolik, surat baptis seringkali menjadi salah satu persyaratan untuk membuktikan status keanggotaan dalam gereja dan keabsahan pernikahan secara sakramen.
• Surat Keterangan Ganti Nama (jika ada): Jika salah satu atau kedua calon mempelai pernah mengganti nama, diperlukan surat keterangan resmi dari instansi yang berwenang.
• Surat Izin Komandan (jika calon mempelai anggota TNI/Polri): Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri), diperlukan surat izin dari atasan langsung.
• Akta Kelahiran Asli: Dokumen ini diperlukan untuk verifikasi data diri.
• Pas foto terbaru: Biasanya dibutuhkan pas foto ukuran 3x4 atau 4x6 berwarna dengan latar belakang sesuai ketentuan yang berlaku di Disdukcapil setempat.
• Surat Permohonan Pencatatan Perkawinan: Formulir permohonan ini biasanya disediakan oleh Disdukcapil dan harus diisi lengkap oleh kedua calon mempelai.

Prosedur Pengajuan Pencatatan Perkawinan

Setelah semua dokumen lengkap, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan ke Disdukcapil. Secara umum, prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Mengambil Formulir Permohonan: Datangi kantor Disdukcapil setempat sesuai domisili salah satu calon mempelai untuk mengambil formulir permohonan pencatatan perkawinan.
2. Mengisi dan Melengkapi Formulir: Isi formulir dengan data yang benar dan lengkap, lalu lampirkan semua dokumen persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya.
3. Mengajukan Permohonan: Serahkan formulir beserta lampiran dokumen kepada petugas di loket pelayanan Disdukcapil.
4. Verifikasi Data: Petugas akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan.
5. Sidang Keliling atau Pencatatan di Kantor: Tergantung pada kebijakan Disdukcapil dan kondisi lokasi, pencatatan perkawinan bisa dilakukan melalui sidang keliling atau langsung di kantor Disdukcapil.
6. Penerbitan Akta Nikah: Jika semua proses berjalan lancar dan data dinyatakan sah, Disdukcapil akan menerbitkan Akta Nikah yang menjadi bukti sah perkawinan Anda di mata hukum negara.

Ketentuan Tambahan yang Perlu Diperhatikan

Penting untuk diingat bahwa setiap daerah mungkin memiliki sedikit variasi dalam persyaratan dan prosedur. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk:

• Menghubungi Disdukcapil Setempat: Sebelum mendatangi kantor, lakukanlah konfirmasi terlebih dahulu melalui telepon atau website resmi Disdukcapil setempat mengenai daftar persyaratan terbaru dan jam pelayanan. Hal ini untuk menghindari bolak-balik yang tidak perlu.
• Batas Waktu Pencatatan: Umumnya, pencatatan perkawinan harus dilakukan paling lambat 60 hari kalender setelah tanggal perkawinan dilaksanakan. Keterlambatan dapat berakibat pada proses pencatatan yang lebih rumit atau dikenakan sanksi administratif.
• Perkawinan Campuran: Jika salah satu calon mempelai berbeda agama dan keduanya non-muslim, pastikan agama masing-masing diakui oleh negara dan aturan pencatatan perkawinan campuran di daerah Anda.
• Biaya Pencatatan: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Pusat, pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar kantor atau di luar jam kerja dikenakan biaya. Namun, pencatatan yang dilakukan di kantor pada jam kerja umumnya gratis. Pastikan Anda menanyakan hal ini secara langsung.

Mendapatkan akta nikah adalah hak setiap warga negara yang telah menikah. Dengan mengurusnya, Anda telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pernikahan Anda dan masa depan keluarga.