Al-Qur'an adalah sumber hukum dan petunjuk hidup bagi umat Islam. Di dalamnya terdapat berbagai ayat yang mengatur tata krama, etika, hingga sistem peradilan. Salah satu ayat yang fundamental dalam konteks hukum dan sanksi adalah Surah Al-Maidah ayat ke-38. Ayat ini secara eksplisit berbicara mengenai konsekuensi bagi mereka yang melakukan tindak pidana pencurian. Memahami ayat ini tidak hanya sekadar menghafal teks, namun juga menggali makna filosofis dan implementasinya dalam tatanan masyarakat yang adil.
Ayat 38 Surah Al-Maidah ini diturunkan pada masa awal perkembangan hukum Islam. Pada masa tersebut, tindak pidana pencurian sering terjadi dan menimbulkan keresahan sosial. Islam, melalui ayat ini, menetapkan hukuman yang tegas, yang dikenal dalam terminologi fikih sebagai had (hukuman yang ketentuannya sudah ditetapkan secara rinci oleh syariat).
Tujuan utama dari penetapan hukuman potong tangan ini bukanlah semata-mata untuk menimbulkan penderitaan fisik, melainkan memiliki dimensi sosial dan edukatif yang mendalam. Pertama, ia berfungsi sebagai pencegah (deterrent effect) agar individu lain berpikir seribu kali sebelum terjerumus dalam praktik pencurian. Kedua, ia bertujuan membersihkan masyarakat dari praktik buruk yang merusak kepercayaan dan tatanan ekonomi.
Penting untuk ditekankan bahwa dalam perspektif syariat, penerapan hukuman potong tangan tidaklah dilakukan secara gegabah atau tanpa memenuhi syarat yang sangat ketat. Para ulama telah menetapkan beberapa prasyarat utama sebelum sanksi ini dapat dijatuhkan. Ini menunjukkan bahwa meskipun teks ayat terlihat lugas, implementasinya memerlukan kehati-hatian ekstrem dari pihak penguasa atau hakim.
Syarat utama meliputi: kepastian bahwa barang curian telah mencapai nilai minimum (nisab) yang disepakati, pencurian dilakukan secara terang-terangan dan tanpa paksaan, serta terdakwa dalam keadaan baligh dan berakal sehat. Selain itu, tidak boleh ada unsur syubhat (keraguan) yang memberatkan. Sistem ini dirancang untuk menjamin bahwa hukuman hanya menyentuh pelaku yang benar-benar bersalah dan memenuhi semua kriteria yang ditetapkan.
Frasa "...sebagai hukuman yang mendidik dari Allah" (nukalan minallāh) adalah kunci interpretasi modern. Kata "mendidik" menyiratkan bahwa sanksi ini memiliki fungsi korektif. Jika masyarakat mampu menciptakan kondisi ekonomi yang merata, di mana setiap warga negara terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka potensi terjadinya pencurian karena keterpaksaan akan menurun drastis. Ayat ini, dalam konteks ini, mendorong negara untuk terlebih dahulu menciptakan keadilan sosial sebelum menerapkan hukuman fisik.
Allah SWT disifati sebagai 'Al-'Aziz' (Maha Perkasa) yang menegaskan bahwa ketetapan-Nya harus ditaati, dan 'Al-Hakim' (Maha Bijaksana) yang menegaskan bahwa di balik setiap ketetapan-Nya terdapat hikmah terbaik bagi kemaslahatan manusia, meskipun akal manusia terkadang sulit memahaminya secara utuh.
Dalam diskusi kontemporer mengenai penegakan hukum Islam, Al-Maidah ayat 38 sering menjadi pusat perdebatan. Banyak pandangan yang menekankan bahwa implementasi ayat ini harus selalu berjalan seiring dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan universal. Dalam masyarakat modern, penegakan hukum bertujuan untuk restorasi sosial dan perlindungan hak milik. Oleh karena itu, sebelum berbicara tentang had, perhatian harus difokuskan pada bagaimana mengurangi akar penyebab kejahatan, seperti kemiskinan, ketidakadilan struktural, dan kurangnya kesempatan pendidikan dan pekerjaan.
Intinya, Surah Al-Maidah ayat 38 adalah bagian integral dari sistem peradilan Islam yang menekankan keseimbangan antara ketegasan hukum dalam menjaga ketertiban sosial dan kebijaksanaan ilahiah dalam mempertimbangkan kondisi manusia. Ayat ini mengingatkan umat Islam bahwa keadilan sejati dimulai dari pencegahan dan penyediaan sarana hidup yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.